Jakarta: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution melantik Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Batam menggantikan Lukita Dinarsyah Tuwo. Edy dilantik bersama dua deputi lainnya, Purwiyanto dan Dwianto Eko Winaryo.

Darmin mengatakan jabatan tersebut bersifat sementara bagi Edy selama pemerintah melakukan penyusunan dan pengharmonisasian perubahan kedua PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang ketentuan rangkap jabatan oleh Walikota Batam. Amandemen rangkap jabatan tersebut ditargetkan rampung pada 30 April.

“Ini kita lakukan supaya proses persiapan dan transisi melaksanakan keputusan sidang kabinet pada 27 Desember 2018 berjalan dengan baik,” kata Darmin dalam sambutannya di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

Setelah amandemen tersebut selesai, maka jabatan BP Batam akan dipikul oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Sementara Edy juga akan kembali ke posisinya selaku Komisaris Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Dengan demikian, proses perizinan investasi dan berusaha di Batam akan dapat segera selesai karena komando kebijakan berada pada satu tangan,” tuturnya.

Adapun tugas Kepala BP Batam dalam masa transisi yaitu menyiapkan laporan peralihan jabatan ex-officio, menyiapkan regulasi teknis untuk pelaksanaan jabatan ex-officio, dan melaksanakan tugas rutin yang tidak bersifat kebijakan (policy).

Menurutnya Edy mampu mengemban amanah tersebut lantaran telah memenuhi kriteria yang diperlukan dalam masa transisi, seperti memiliki pengalaman yang cukup sebagai pimpinan birokrasi (senior), mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai Batam serta kebijakan dan pelaksanaan investasi dan pelaksanaan berusaha, dan mampu menciptakan iklim yang kondusif baik konsolidasi internal maupun komunikasi ke pelaku usaha dan masyarakat.

“Edy Putra Irawady hendaknya tetap dapat menjalankan beberapa rencana BP Batam yang telah disusun sebelumnya,” pungkas dia.

Hadir dalam pelantikan tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak.

Adapun saat melantik Edy, Darmin berwenang sebagai Ketua Dewan Kawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan bukan sebagai menko perekonomian.

(AHL)