Istimewa. Dok:Ist.

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah sedang mencari cara untuk menerapkan pajak bagi perdagangan online yang dilakukan melalui media sosial (medsos). Apalagi aturan perpajakan e-commerce baru meliputi mereka yang melakukan jual beli melalui platform digital.

Sebelumnya telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Namun dikhawatirkan pelaku usaha di platform justru berpindah ke medsos karena belum dipungut pajak.

“Kami juga akan terus melihat, sesudah mendengar bahwa kekhawatiran banyak pekaku yang masuk ke medsos. Terjadi persaingan yang tidak sama terhadap yang masuk ke platform dan yang di medsos,” kata dia ditemui di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Dirinya menambahkan, pemerintah akan melihat bagaimana ekosistem dalam ekonomi digital. Menurut dia, hal ini penting bagi pemerintah karena aturan bagi e-commerce tidak melulu soal bagaimana memungut pajak dari pelaku usaha tersebut.

“Kita tidak bertujuan melulu untuk pajak. Tapi pemerintah melihat di mana ekonomi yang perlu didukung bahkan insentif. APBN dan Kemenkeu juga memberi fasilitas pajak dan bahkan insentif kepada dunia usaha, kalau kita memahami keseluruhan ekosistem,” jelas dia.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyebut 95 persen e-commerce dilakukan di medsos melalui Facebook dan Instagram. Oleh karena itu dibutuhkan aturan yang sesuai agar terjadi level of playing field yang sama di antara para pelaku usaha.

“Jadi bagaimana untuk attract atau menarik mereka untuk masuk ke dalam platform meskipun setiap individual punya kreatif. Sosmed juga harus punya comply, karena masalah perlindungan konsumen juga penting,” pungkasnya.

 

(SAW)