Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti banyaknya reaksi negatif terhadap peraturan pemberlakuan pajak terhadap pelaku perdagangan elektronik (e-commerce). Menurut dia, perpajakan memang menjadi isu sensitif. 

“Orang kalau dengar pajak kepalanya langsung konsleting saja. Sudah tidak bisa diajak mikir, pokoknya khawatir saja,” kata Ani, sapaannya dalam Seminar Himpuni di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Ani menambahkan pemberlakuan pajak terhadap pelaku e-commerce bukanlah hal baru. Melainkan menjadi isu yang telah dibahas di forum internasional.

“Isu mengenai perpajakan e-commerce menjadi salah satu yang dibahas di internasional, kami tidak melakukan perpajakan baru sebagaimana yang sekarang ini diributkan, yang kita atur tata laksananya,” kata dia.

Ani memaparkan pemerintah membuat aturan perpajakan agar e-commerce memiliki keunggulan komparatif dalam perekonomian Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menerbitkan aturan tentunya juga mempertimbangkan iklim investasi sehingga pelaku usaha tak perlu merasa khawatir.

“Kita melakukan pemungutan pajak selalu dengan teramat sangat hati-hati, saya sebagai Menkeu tentu harus selalu menjaga iklim investasi sehingga ketakutan tidak perlu terjadi,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, dari tahun ke tahun, tren nilai transaksi e-commerce terus meningkat. 

Sebut saja Bukalapak, nilai transaksinya naik dari Rp10 triliun (2016) menjadi Rp40 triliun (2017). Sementara itu, nilai transaksi di Tokopedia dari Rp12 triliun (2016) menjadi Rp26,4 triliun (2017). Hal yang sama juga tampak dari Blanja.com dari Rp1,3 triliun (2016) menjadi Rp2 triliun (2017).

Yustinus pun mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pasalnya regulasi tersebut sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan aparatur pajak di lapangan.

Sebelum PMK-210 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, DJP Kemenkeu akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut.

(SAW)