Menkeu Sri Mulyani. MI/SUSANTO.

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah menyalurkan dana siap pakai (on call) sebesar Rp7,3 triliun untuk penanganan bencana. Dana tersebut diberikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran BNPB sebesar Rp619 miliar tidak menggambarkan rendahnya anggaran bencana dari pemerintah. Menurutnya, anggaran itu hanya diperuntukan bagi operasional BNPB saja.

“Jadi kalau sekarang disebut dana di BNPB kecil anggarannya itu tidak merefleksikan seluruh anggaran yang disediakan untuk menghadapi bencana. Untuk tahun ini saja, Rp7 triliun,” kata dia di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Januari 2019.

Dirinya menambahkan, pemerintah memiliki fokus untuk segera menanggulangi bencana. Apalagi tahun lalu beberapa bencana besar menghantam Indonesia mulai dari gempa Lombok, tsunami di Palu dan Donggala, hingga tsunami Selat Sunda.

“Bahkan Pak Presiden dan Pak Wapres sering kalau di dalam rapat, ‘oh kita harus mengeluarkan bantuan rumah, berapa yang rumahnya rusak berat, berapa rusak ringan’. Begitu verifikasi kita bayarkan. Jadi sebetulnya, anggaran bencana tidak hanya di BNPB,” jelas dia.

Menurut dia, penanganan bencana juga termasuk pencegahan dini agar meminimalkan dampak bencana. Meski begitu, dirinya juga mengkritik harus ada sistem penanganan yang lebih baik, tak terkecuali ketika anggaran sudah dialokasikan pemerintah.

“Kita mendukung penanganan bencana secara tepat waktu, tepat kulaitas, dan akuntabel. Dengan adanya kemarin korupsi, itu selalu kalau begitu terjadi emergency uang cepat keluar itu selalu menimbulkan potensi terjadinya penyalahgunaan. Kita tetap hati-hati dan responsif,” pungkasnya.

(SAW)