Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Nia Deviyana)

Jakarta: Pemerintah telah menaikkan dana jaring pengaman sosial (social safety net) di 2019. Untuk Program Keluarga Harapan, anggaran untuk 10 juta penduduk dinaikkan menjadi dua kali lipat.

Namun kebijakan ini dilakukan pemerintah bukan sebagai upaya menarik perhatian masyarakat menjelang pemilu.

“Orang bilang ini dilakukan karena menjelang pemilu. Padahal tidak, anggaran ini semenjak 2012 belum pernah di adjust dengan inflasi,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, ditemui dalam diskusi Outlook Perekonomian Indonesia, di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

Pada kesempatan yang sama, Ani menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirancang untuk membangun pondasi ekonomi, tak hanya di bidang infrastruktur tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan kesehatan.

Sementara untuk pendidikan, dana yang dialokasikan sebanyak 20 persen atau Rp500 triliun. Sementara untuk kesehatan, dana yang dialokasikan mencapai Rp126 triliun. “Tapi mungkin ini bukan hanya masalah uang, tetapi juga masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kementerian,” tambahnya.

Ani juga mengingatkan bahwa membangun pondasi ekonomi sifatnya jangka menengah-panjang sehingga untuk melihat hasilnya tentu dibutuhkan waktu.

“Kalau bicara sekolah dasar saja itu enam tahun, apalagi mau mengubah tenaga kerja Indonesia dari lulusan SD, SMP supaya merata menjadi SMA dan vokasi. Itu membutuhkan paling tidak tiga tahun,” pungkasnya.

(AHL)